Koalisi Cicak: Presiden Jangan Diam Saja Atas Upaya Pelemahan KPK

Gagah Wijoseno – [ detikNews Jumat, 07/08/2009 17:28 WIB ]  Jakarta – Koalisi Cintai Indonesia Cintai KPK (Cicak) mendesak agar kepolisian tidak terjebak skenario Antasari Azhar. Pengakuan dalam testimoni yang ditulis Antasari justru patut dipertanyakan. Bahkan justru bisa jadi dasar untuk mempidanakan Antasari.

Read Full Post »

Penyelidikan Korupsi KPU, Tak Akan Ganggu Pemilu

Yuni Herlina Sinambela [pemilu.okezone.com Kamis, 23 April 2009 – 13:19 wib]  JAKARTA – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Azis menyarankan penundaan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan alat teknologi informasi, hingga Pilpres mendatang. Hal tersebut ditanggapi positif Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK).

Read Full Post »

SBY, Bolehlah !

http://ibnuzubair.blogdetik.com 28 Nopember 2008 oleh ibnuzubair

Tadinya saya ragu presiden SBY akan bertindak tegas terhadap korupsi, sebab sinyal tebang pilih dan saling melindungi aromanya sayup-sayup tercium. Namun sejak KPK ikut membui besan SBY, saya percaya SBY sedang serius membasmi korupsi. Hanya kesungguhan SBY perlu dibuktikan, jangan-jangan karena dekat pemilu dan demi popularitas, SBY korbankan besannya, atau SBY tahu betul kebobrokan pengadilan kita, hingga SBY membiarkan Aulia Pohan (AP) melalui proses untuk selanjutnya dibebaskan di pengadilan.

Meskipun tidak baik berprasangka, namun sekali-kali boleh menduga-duga yang terburuk, agar proses ini tidak seperti dagelan semata, tapi benar-benar penegakan hukum, dengan azas “semua sama dimata hukum” diberlakukan.

Untuk itu tidak keliru jika apresiasi diberikan kepada SBY, meskipun saya percaya bahwa SBY dalam tekanan, disatu sisi AP kakek dari cucunya, disisi lain AP penjahat yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, apalagi kolega “jahat-nya” sudah lebih dulu masuk bui dan sedang dalam proses pengadilan.

Namun dibalik itu semua, perlu diingat bahwa SBY adalah insan politik, wajar jika langkah-langkahnya mengundang berbagai spekulasi, mulai dari popularitas pemerintahannya hingga pengamanan 2009. Apalah artinya AP, bila dibandingkan dengan 5 tahun lagi bertahta (2009-2014), biarlah AP menjadi korban demi kelanjutan kekuasaannya.

Mungkin pendapat ini dianggap kacangan, tapi lihatlah survey LSI yang menempatkan Demokrat partai penyokong SBY sebagai kontestan paling berpeluang menggusur dominasi PDIP dan Golkar. Simak pula survey mutakhir CSG (cirus surveyor group) yang memastikan Demokrat mengungguli PDIP dan Golkar. Dalam survei yang dilakukan pada 3-10 November lalu itu, Partai Demokrat menempati posisi pertama dengan tingkat keterpilihan bila pemilu diadakan saat ini juga sebesar 17,34 persen, PDIP 15,03 persen, Partai Golkar 14,57 persen, PKS 6,32 persen, Gerindra 5,55 persen, PAN dan PKB berbagi angka sama 4,51 persen, dan PPP 4,08 persen (Republika, 28 November 2008). Perjuangan AP nampaknya tidak akan sia-sia.

Terlepas dari berbagai spekulasi itu, korupsi harus diberantas, KPK harus terus diawasi dan dimotivasi, agar korupsi berhenti dilakukan dan pelukanya mendapat ganjaran setimpal.

Read Full Post »

Periksa Keluarga SBY

Kompas.com- Rabu, 24 September 2008 | 19:53 WIB

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya secara lugas mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, kejaksaan, dan pihak pengadilan memeriksa anggota keluarga yang terlibat dalam masalah hukum.

“Saya ingin memberi contoh untuk tidak menghalang-halangi siapapun yang menjalani pemeriksaan atau proses hukum kalau itu menyangkut katakanlah kedekatan entah keluarga, entah dalam pemerintahan, atau perkawanan dan sebagainya. Saya ingin ditegakkan betul keadilan ini. saya ingin penegakkan hukum pemberantasan korupsi terus berjalan,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat memberikan keterangan pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/9).

Meski demikian, Presiden Yudhoyono masih juga belum merinci siapa anggota keluarga yang dipersilahkannya untuk diperiksa aparat hukum. Presiden Yudhoyono sekedar memberi sinyal perihal kasus korupsi yang saat ini tengah terbelit masalah hukum.

“Saudara juga mengikuti banyak kasus-kasus pelanggaran hukum yang berkaitan dengan korupsi. Permintaan saya, harapan saya sebagai presiden kepada para penegak hukum, apakah kejaksaan, kepolisian, pengadilan, KPK, tegakkan hukum dengan sungguh-sungguh, adil bagi semua. Dan tidak ada yang perlu dilindungi, saya persilahkan,” paparnya.

Saat ini kerabat dan keluarga besar SBY yang tengah berada dalam masalah hukum dengan KPK adalah Aulia Pohan yang merupakan besan SBY. Aulia Pohan disebut-sebut Mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah bertanggung jawab dalam prosedur pencairan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) yang digunakan untuk diseminasi dan amendemen Undang-Undang Bank Indonesia. Pernyataan itu disampaikannya saat menjadi saksi dalam persidangan dengan terdakwa Hamka Yandhu dan Antony Zeidra Abidin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kemarin.

Menjawab pertanyaan ketua majelis hakim Mansurdin Chaniago, Burhanuddin menambahkan, Aulia juga bertindak sebagai koordinator dalam rapat Dewan Gubernur pada 22 Juli 2003. Dalam rapat itulah disetujui penggunaan dana Rp 100 miliar dari Yayasan untuk keperluan diseminasi dan bantuan hukum bagi para mantan pejabat bank sentral yang terbelit perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

Sidang tersebut juga menghadirkan Aulia Pohan sebagai saksi. Dalam keterangannya, Aulia mengakui pencairan dana bagi diseminasi politik dan amendemen Undang-Undang Bank Indonesia sangat penting. Aulia berkilah saat itu neraca keuangan Bank Indonesia dinilai dengan predikat disclaimer. (Persda Network/ADE)

Read Full Post »

SBY Ajak Pengadilan

Detiknews.com – Rabu, 24/09/2008 16:19 WIB Luhur Hertanto

 

Presiden SBY bersyukur dengan membaiknya posisi Indonesia dalam corupption perception index. Perbaikan tersebut menunjukkan upaya pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi selama ini mulai menunjukkan hasil positif.

Hendaknya hal ini memacu semangat aparat penegak hukum terus meningkatkan kinerja menuju papan atas. Khususnya bagi aparat peradilan yang menurut hasil sebuah survei internasional mendudukkan peradilan Indonesia di peringkat paling bawah

“Saya mengajak teman-teman di yudikatif agar semakin memperbaiki kinerja. Agar perbaikan kita di pemberantasan korupsi paralel dengan dunia peradilan. Tidak usah saling salah menyalahkan atau melihat masa lampau, mari kita memperbaiki diri,” kata SBY di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/9/2008).

Ajakan untuk memperbaiki diri juga ditujukan pada jajaran birokrasi, kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Jajaran penegak hukum tidak boleh ragu dalam upaya menegakkan hukum secara sungguh-sungguh, adil bagi semua, dan tidak perlu ada yang dilindungi.

“Saya juga sudah memberi contoh untuk tidak menghalangi siapa pun menjalani pemeriksaan atau proses hukum. Saya persilahkan kalau pun itu menyangkut, katakanlah kedekatan dalam keluarga, pemerintahan atau perkawanan dan sebagianya. Saya ingin ditegaklan betul keadilan ini,” sambung SBY.

Kepala Negara juga mengimbau masyarakat paham bahwa pemberantasan korupsi butuh waktu. Sepanjang perjalanan itu banyak rintangan, tantangan bahkan ekses yang harus dilewati.

“Jangan ini membuat kita berhenti. The show must go on,” tandas SBY. (lh/nrl)

Read Full Post »